Pikiranrakyatnusantara.com -Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG)
Ungkap Gerakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM MAUNG Kalbar kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air yang dijalankan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak. Laporan pemantauan yang dilakukan lembaga ini menunjukkan indikasi kerugian negara, buruknya tata kelola, dan dampak sosial-lingkungan yang diabaikan. Kamis (08/05/25).
BWS Kalimantan I yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tugas utama merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan infrastruktur air seperti irigasi, bendungan, pengendalian banjir, dan abrasi pantai di wilayah Kalimantan Barat. Wilayah kerja strategis mereka meliputi Sungai Kapuas, Sungai Sambas, dan wilayah pesisir pantai barat Kalimantan.
Namun, DPD LSM MAUNG Kalbar mencatat bahwa pada periode 2020–2024, sejumlah proyek strategis yang dijalankan BWS Kalimantan I justru menjadi sumber persoalan baru.
*Proyek Mangkrak dan Buruknya Mutu Konstruksi*
Dalam investigasi yang dilakukan di berbagai lokasi, ditemukan proyek seperti Pengaman Abrasi Pantai Kuala Karang (Kubu Raya), Pengendalian Banjir Sungai Sambas, serta Penguatan Tanggul Kapuas Kecil (Pontianak) mengalami kendala serius di lapangan. Beberapa mengalami kerusakan dini, bahkan ada yang belum selesai namun tidak menunjukkan aktivitas pembangunan lagi.
Ketua DPP LSM MAUNG,Hadysa Prana menyatakan, “Kami menduga lemahnya pengawasan dan keterlibatan oknum kontraktor lokal yang tidak kompeten menjadi faktor utama rusaknya proyek-proyek ini. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan hukum dalam pengelolaan uang rakyat.” Ungkapnya
Selain masalah teknis, MAUNG juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling terdampak dan memiliki hak untuk mengetahui dan menilai efektivitas pembangunan tersebut.
*Aspek Hukum dan Potensi Kerugian Negara*
Dari sisi hukum, proyek yang tidak sesuai spesifikasi, bermutu buruk, atau mangkrak, dapat mengarah pada pelanggaran UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya jika ditemukan indikasi markup, pembayaran fiktif, atau kelalaian yang merugikan keuangan negara.
Selain itu, DPP LSM MAUNG mengingatkan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik, termasuk BWS Kalimantan I, untuk membuka data anggaran dan progres proyek kepada masyarakat.
> “Kami meminta kepada pihak negara agar menjaga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, mengingat seluruh pembiayaan tersebut berasal dari uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas pernyataan resmi DPP MAUNG.
*Negara Harus Hadir, Audit Harus Dilakukan*
LSM MAUNG mendesak agar negara hadir untuk memberikan klarifikasi resmi terkait proyek-proyek bermasalah ini. Lembaga seperti BPK, KPK, dan Inspektorat Jenderal PUPR harus segera turun melakukan audit menyeluruh. “Jika terbukti ada penyimpangan, proses hukum harus ditegakkan demi menjaga integritas anggaran negara dan kepercayaan publik” Pintanya
*Penutup: Warga Butuh Proyek, Bukan Masalah Baru*
Masyarakat Kalimantan Barat butuh pembangunan yang nyata, bukan proyek yang setengah jalan atau hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang lebih luas, proyek infrastruktur bisa menjadi solusi, bukan sumber persoalan” Tandas Orang Nomor Satu di DPP LSM MAUNG
(TIM/RED)
Sumber : DPP LSM MAUNG
Ket Foto : Lokasi Proyek dan Logo Bwsk (Istimewa)
