Bekasi,pikiranrakyatnusantara.com – Sepertinya Program PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah) Gubernur Jawa Barat tidak dijalankan semua Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bekasi.
Salah satunya di SMAN 1 Kota Bekasi, dimana ada seorang nenek (R) yang datang ke kantor PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) mengadukan kekecewaannya terhadap sekolah tersebut karena cucunya (A) tidak diterima melalui jalur PAPS yang sebelumnya juga telah mengikuti tes tahap 2 jalur prestasi namun tidak masuk.
Kekecewaan sang Nenek berawal saat bertemu dengan salah satu panitia SPMB (K)
yang pada saat itu memberikan arahan kepadanya pada (3/7) untuk ikut tes dan mengurus legalisir piagam, setelah semua itu terpenuhi keesokan harinya janji bertemu di sekolah dengan panitia (K) pada pukul 17.00 wib akan tetapi saat tiba waktunya panitia (K) tidak ada berada disekolah dan tidak merespon pesan WhatsApp dan telponnya, sontak sang nenek kecewa.
Keesokan harinya nenek (R) melaporkan hal ini ke Kantor DPC PWRI Kota Bekasi agar bisa membantunya menyampaikan ke pihak sekolah sebelum memviralkan kekecewaannya melalui media sosial.
Setelah perwakilan DPC PWRI Kota Bekasi mengupayakan untuk komunikasi ke Panitia (K) dan menyampaikan permasalahan nenek tersebut, beliau langsung menghubungi Kepala Sekolah dan sesuai arahan dari Kepsek menyuruh orgtua beserta anaknya datang ke sekolah pada pagi hari ini, senin (14/7/2025), pukul 7 pagi menemui panitia
Dengan harapan yang sangat besar diterima di SMAN 1 Kota Bekasi melalui jalur PAPS, sang nenek beserta cucunya datang pada Senin (14/7) pagi menemui panitia, namun setelah bertemu panitia kekecewaan kembali dirasakan nenek ini dengan keputusan kepala sekolah yang disampaikan panitia tidak bisa menerima anak tersebut dengan alasan jalur PAPS sudah ditutup dengan jumlah 48 anak per rombel.
Sikap kepala sekolah terkesan saling lempar ke panitia saat awak media yang tergabung dalam PWRI, berusaha untuk meminta tolong agar anak tersebut dapat diterima melalui jalur PAPS, jangan sampai anak ini putus sekolah dan seharusnya keputusan dan kebijakan ada ditangan Kepala Sekolah bukan panitia.
Seharusnya melalui program PAPS dapat menampung 50 murid per rombel sedangkan di SMAN 1 menurut keterangan panitia jumlah rombel ada 10 dan hanya menerima 48 per rombel. Seharusnya masih ada 20 bangku kosong yang dapat diisi, terlebih masih banyak anak bangsa yang berpotensi putus sekolah.
Terkait permasalahan ini Ketua DPC PWRI Kota Bekasi, H. Suardi, S.E, angkat bicara,
“Sangat disesalkan dengan adanya kebijakan dari Gubernur Jawa Barat terkait program PAPS ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan. Masih banyak Sekolah Menengah yang seharusnya dapat menerima murid sebanyak 50 murid per rombel malah memilih kurang dari ketentuan tersebut. Ini sama saja membiarkan anak bangsa putus sekolah,” ucapnya tegas.
Reporter : Redaksi
