Sangliat Krawain, Kepulauan Tanimbar. pikiranrakyatnusantara.com 01/08/2025 Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Ibu Emerenciana. Kelitadan Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, mengaku belum menerima insentif sejak tahun 2022 hingga 2024. Ironisnya, ia menyatakan telah beberapa kali dijanjikan akan segera menerima haknya oleh pemerintah desa, namun hingga kini tak pernah terealisasi. Ia pun merasa telah ditipu oleh pihak desa.
Sekretaris ini menyampaikan “Sudah tiga tahun saya menjalankan tugas sebagai sekretaris PKK tanpa menerima insentif satu rupiah pun. Berkali-kali dijanjikan, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Saya merasa dibohongi, bahkan ditipu oleh pemdes,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Selama ini, ia tetap aktif melaksanakan tugas sebagai sekretaris PKK, mulai dari menyusun laporan administrasi, mendampingi kegiatan PKK, hingga menghadiri pelatihan dan program pemberdayaan perempuan.
Menurut penuturannya, beberapa kali ia telah menanyakan langsung kepada pihak pemerintah desa dalam hal ini Sekertaris desa dan Ketua Tim PKK namun selalu diberikan jawaban yang menggantung tanpa kejelasan waktu pencairan atau alasan konkret keterlambatan pembayaran.
“Kalau memang tidak ada anggaran, kami bisa pahami. Tapi jangan beri janji kosong terus-menerus. Kami bekerja, berkontribusi, tapi hak kami tidak diberikan,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sangliat Krawain maupun perangkat desa yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan tersebut. Masyarakat setempat juga mulai mempertanyakan transparansi anggaran desa, khususnya yang berkaitan dengan dukungan kepada organisasi-organisasi mitra seperti PKK.
TP PKK merupakan organisasi yang berperan penting dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan keluarga, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Ketiadaan insentif atau dukungan dana dapat melemahkan semangat para pengurus yang bekerja sukarela demi kepentingan masyarakat luas.
Sekretaris PKK tersebut berharap ada perhatian dari pemerintah kecamatan maupun instansi kabupaten agar situasi ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan saat diwawancarai oleh media Kepulauan News.
Y.S
