Pikiranrakyatnusantara.com – Usai sambangi Pulau Penawar Rindu, Anggota DPD RI Ismeth Abdullah langsung bertolak ke Komp Wijaya, RW. 02 kel. Sei Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Rabu ( 6/8/2025 )
Pukul 20.17 Wib, Ismeth tiba dilokasi reses, dengan senyum khasnya, Ismeth menyapa dengan ramah warga Komp. Wijaya yang sudah berkumpul menanti kehadirannya.
Ismeth Abdullah bukan sosok asing bagi masyarakat Batam, Ia sangat dikagumi pada masa kepemimpinannya dahulu menjadi Gubernur Pertama Kepri dan Ketua Otorita Batam, banyak kebijakan-kebijakannya yang dirasakan dengan baik oleh masyarakat Batam.
Dalam sambutannya, Anggota DPD RI Ismeth Abdullah lebih menekankan pada penjelasan fungsi dan tupoksi sebagai Anggota DPD RI.
Ia juga menyampaikan kepada warga Komp. Wijaya agar memanfaatkan kesempatan reses ini untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.
Saat sesi penyampaian aspirasi, Anto, salah satu warga menyampaikan keluhannya terkait kutipan parkir yang ada di Rumah Sakit – Rumah Sakit, baik rumah sakit Pemerintah ataupun Swasta.
” Mohon ijin pak, kalau bisa kutipan parkir yang ada di Rumah Sakit- Rumah Sakit dapat dihapuskan, kondisi orang yang kerumah sakitkan dalam keadaan musibah sakit, dan pengunjung juga untuk melihat orang sakit, kenapa harus dibebani bayar parkir.” Ujar Anto.
Sedangkan salah satu warga yang berprofesi sebagai Porter di Pelabuhan Pelni Batu Ampar menyampaikan aspirasinya terkait biaya angkat barang penumpang sebesar Rp. 60.000,-/pcs dikelola pihak pelabuhan tidak transparan.
” Mohon dibantu pak, kami Porter dipelabuhan sebanyak kurang lebih 250 orang, sebaik Kapal Pelni pindah bersandar di pelabuhan 99 Batu Ampar, sistem tarif angkut barang penumpang di tentukan dan dikelola oleh pihak pelabuhan sebesar 60.000,-/ pcs”
” Uang dari hasil keseluruhan angkut barang penumpang itulah nanti akan diibagi sama kami seluruh Porter. Sistem pembagiannya itulah yang kami anggap tidak transparan, masa kadang kami hanya menerima 150.000an,”
” Pernah kami protes, dan akan memberitahukan kepada DPR, tapi pihak pengelola pelabuhan justru menantang silahkan adukan, dan bagi siapa saja Porter ketahuan bersuara atau mengadu, akan di skor tidak boleh bekerja menjadi Porter sampai beberapa bulan.” Keluhnya.
” Seakan-akan disinilah kami dipaksa untuk curang, hingga tarif angkut barang penumpang terpaksa kami naikkan, karena tidak cukup untuk makan kami dan keluarga kalau hanya berharap dari pembagian hasil yang dikelola pihak pelabuhan.”
” Makanya banyak penumpang yang merasa keberatan dengan tarif sebesar itu, mereka pulang kekampung belum tentu memiliki uang untuk bayar Porter.” Ujar Warga yang berprofesi sebagai Porter, yang tidak mau disebutkan namanya karena takut akan di skor oleh pengelola pelabuhan Pelni di Batu Ampar.
Menanggapi aspirasi warga Komp. Wijaya, Ismeth Abdullah sampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan keluhan warga akan kita ditindak lanjuti.
Menurut Ismeth, keberadaan DPD RI bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan amanat undang-undang dan semangat reformasi.
” Terkait aspirasi yang disampaikan, kita akan komunikasikan kepada pihak-pihak terkait, kalau menyangkut aspirasi yang berhubungan dengan kebijakan daerah, kita akan komunikasikan langsung sama Walikota/Kepala BP atau Gubernurnya, kalau menyangkut kebijakan pusat kita akan rapatkan di komite I DPD RI dipusat.” Tutup Ismeth Abdullah.
Reporter : Redaksi
