Karawang,pikiranrakyatnusantara.com-Calon Kepala Desa nomor urut 1, Anton, menyampaikan bahwa pihaknya menilai pelaksanaan pilkades masih menyisakan sejumlah kejanggalan yang belum menemukan titik terang melalui proses mediasi. Menurutnya, jika mediasi terus dilanjutkan tanpa kejelasan, maka hasilnya tetap tidak akan memuaskan.
“Hari ini deadlock. Kami diberi waktu 30 hari, paling lambat sampai akhir Januari, kami akan melanjutkan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Karena menurut kami dan tim, ada kejanggalan dalam pelaksanaan pilkades,” ujar Anton.
Ia menyoroti dugaan keterlibatan aparatur desa yang dinilai tidak netral dan terlibat secara masif dalam proses pemilihan. Anton mengklaim pihaknya memiliki bukti dan saksi terkait dugaan tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti adanya surat suara yang telah digunakan, serta pemilih yang menggunakan undangan milik orang lain.
“Di aturan, undangan harus disertai KTP, tapi di lapangan tidak dipertanyakan. Bahkan ada barcode undangan yang memakai nama orang lain. Ini tidak ada ketegasan. Dari awal pun kami menduga ada keterlibatan aparatur desa yang tidak netral. Bahkan ada kepala dusun aktif yang menjadi saksi calon nomor 2. Apakah itu diperbolehkan?” katanya.
Anton juga mengkritisi penerapan sistem digital dalam pilkades tersebut. Menurutnya, meskipun sistem digital dinilai baik, praktik di lapangan masih riskan, terutama dalam hal undangan. Ia menilai seharusnya sistem undangan untuk pilkades itu menggunakan identifikasi biometrik seperti sidik jari untuk menghindari penyimpangan.
Ia berharap proses penyelesaian sengketa Pilkades tersebut dapat menghasilkan keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak, serta memberikan kejelasan dan rasa keadilan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat desa.
“kami menginginkan hasil yang mufakat, kejelasan, dan keadilan,” tegasnya.
(Abah Rudi)
