Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat kini menuai sorotan di Kabupaten Indramayu. Bukannya mendapat apresiasi, pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru dihujani komplain dari warganet.
Keresahan masyarakat mencuat setelah beredarnya sejumlah unggahan di media sosial, khususnya Facebook, yang menyoroti kualitas makanan yang diduga tidak higienis dan dinilai jauh dari standar gizi. Slogan “Bergizi dan Gratis” pun dianggap hanya menjadi jargon, sementara kondisi di lapangan disebut-sebut memprihatinkan.
Dugaan Monopoli Suplai Bahan Pokok
Tak hanya persoalan kualitas makanan, muncul pula dugaan adanya “pengondisian” oleh oknum tertentu dalam proses suplai bahan pokok. Praktik ini diduga dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas bahan makanan yang diterima masyarakat.
Isu tersebut kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Bahkan, belum lama ini salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Krangkeng dikabarkan ditutup sementara akibat dugaan adanya kecurangan dalam pengelolaan program.
Forum Perjuangan Wartawan Indramayu Siap Investigasi
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Dalam waktu dekat, saya akan berkoordinasi dan menginstruksikan seluruh anggota forum yang merupakan jurnalis dari berbagai media untuk turun ke lapangan melakukan investigasi mendalam,” ujar Tomi.
Ia menegaskan bahwa FPWI akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika dalam proses investigasi ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan, baik dari sisi kualitas makanan maupun aspek administratif, maka pihaknya akan membawa temuan tersebut ke ranah hukum.
“Uang rakyat kok dibuat main-main? Di mana hati nurani kalian? Jika ditemukan kejanggalan, kami akan segera melaporkan hal ini ke pihak terkait agar ada efek jera,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG. Program MBG diharapkan kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik dan kecurigaan publik.
