SAMPANG — Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sampang kembali disorot tajam. Di tengah kecilnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), beban gaji direksi di lingkungan BUMD justru disebut jauh lebih besar daripada setoran dividen yang diterima pemerintah daerah, Sabtu (14/3/2026).
Data menunjukkan, pada tahun 2025 setoran dividen PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) ke kas daerah hanya sekitar Rp400.950.000.
Namun angka tersebut berbanding terbalik dengan struktur pengeluaran perusahaan. Temuan audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebelumnya menyoroti besaran gaji direksi dan komisaris yang mencapai sekitar Rp30 juta per bulan.
Jika dihitung, gaji dua direksi dalam satu perusahaan bisa mencapai sekitar Rp720 juta per tahun.
Masalahnya, PT GSM bukan hanya satu perusahaan. Sebagai holding BUMD, perusahaan ini memiliki tiga anak usaha dengan struktur manajemen yang relatif sama, yaitu:
– PT Sampang Sarana Shorebase (logistik dan pelabuhan migas)
– PT Sampang Mandiri Perkasa (niaga gas dan hilir migas)
– PT Sampang Mandiri Amanah (pengadaan barang dan jasa migas)
Jika tiap perusahaan mengeluarkan sekitar Rp720 juta per tahun untuk gaji direksi, maka total beban gaji di seluruh perusahaan dalam grup BUMD tersebut bisa mencapai sekitar Rp2,88 miliar per tahun.
Artinya, biaya gaji direksi hampir tujuh kali lebih besar dibandingkan PAD yang diterima daerah.
Ketua BIN DPD Jatim Arifin, yang dikenal sebagai pengamat dan pakar BUMD, menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola perusahaan daerah.
“Kalau gaji direksi lebih besar dari PAD yang dihasilkan, ini jelas tidak sehat. Ini indikasi kebocoran keuangan BUMD,” tegas Arifin.
Ia menilai BUMD Sampang selama ini belum mampu memaksimalkan potensi ekonomi daerah, terutama sektor migas yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD besar.
Arifin bahkan meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja BUMD.
“Semoga bapak Bupati Sampang mendengarkan nasehat saya. BUMD ini harus segera dievaluasi. Ini kebocoran yang nyata,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa pembenahan serius, BUMD berisiko berubah menjadi beban keuangan perusahaan, bukan motor penggerak ekonomi daerah seperti tujuan awal pembentukannya. (Tim)
