Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Polemik buruknya kualitas air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu kian memanas. Selain diduga akibat keruhnya bahan baku dari Sungai Cimanuk, persoalan ini kini mengarah pada dugaan penggunaan bahan kimia baru yang belum teruji, memicu reaksi keras dari DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Indramayu, H. Tatang Sutardi, secara tegas mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kegaduhan yang timbul tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya tata kelola dan pengawasan internal perusahaan daerah tersebut.
“Ini bukan sekadar air keruh, tapi cermin dari manajemen yang juga keruh. DPRD harus hadir, dan Pansus menjadi langkah konkret untuk membongkar persoalan ini,” tegas Tatang.
Kekecewaan DPRD memuncak setelah Direktur Teknik Perumdam TDA, Jojo Sutarjo, mengungkap bahwa penggunaan bahan kimia baru menjadi salah satu penyebab utama turunnya kualitas air. Ironisnya, Jojo mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengadaan bahan tersebut, sehingga tidak mengetahui spesifikasi maupun kualitasnya.
Fakta ini terungkap dalam kunjungan lapangan sekaligus rapat kerja mendadak Komisi III DPRD Indramayu bersama jajaran Perumdam TDA, Kamis (26/3/2026), di Kantor Cabang Jatibarang. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III, Suhendri, menemukan adanya kesalahan teknis dalam proses pengolahan air akibat penggunaan bahan kimia yang belum teruji.
Dalam forum tersebut, hadir jajaran manajemen Perumdam, di antaranya Direktur Umum Dr. Ir. Sunaryo, Dirtek Jojo Sutarjo, serta pejabat lainnya. Namun, sorotan tajam justru mengarah kepada Direktur Utama, Nurpan, yang dinilai gagal membangun koordinasi internal.
Sebagai mantan Direktur Utama PDAM Indramayu, Tatang membandingkan kondisi saat ini dengan masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa urusan teknis semestinya berada di tangan Direktur Teknik, bukan diambil alih tanpa koordinasi.
“Dulu, semua persoalan teknis diserahkan ke Dirtek agar cepat tertangani tanpa gaduh. Sekarang, justru sebaliknya. Ini yang memicu kemarahan publik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rentetan persoalan di tubuh Perumdam yang dinilai berulang, mulai dari dugaan kasus “black transfer” hingga kini pengadaan bahan kimia yang bermasalah. Hal tersebut memperkuat urgensi pembentukan Pansus sebagai langkah evaluasi menyeluruh.
Dampak dari buruknya pelayanan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama sepekan terakhir, air PDAM dilaporkan tidak mengalir di sejumlah wilayah, sementara air yang mengalir pun dalam kondisi keruh dan tidak layak konsumsi. Warga terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari, menambah beban ekonomi rumah tangga.
“Ini bukan hanya soal pelayanan buruk, tapi sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh,” sindir Tatang.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Suhendri, menyatakan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Ia menilai lemahnya koordinasi antar direksi menjadi akar persoalan, dan mempertanyakan tidak dilibatkannya Dirtek dalam pengadaan bahan kimia.
“Ada apa ini? Dirtek yang jelas punya tupoksi teknis justru tidak dilibatkan. Ini sangat janggal dan harus diusut,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi III berencana memanggil seluruh jajaran direksi Perumdam TDA untuk dimintai klarifikasi. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kesalahan teknis dalam pelayanan publik bukan sekadar urusan internal, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. DPRD pun dituntut tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan hadirnya solusi nyata demi memulihkan kepercayaan publik.
