Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Sikap tegas namun terukur ditunjukkan Lucky Hakim dalam merespons wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut polemik di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu. Alih-alih menghambat, Bupati justru membuka ruang penuh bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
“Dalam posisi ini saya tidak mendukung atau menghalangi. Jika sesuai regulasi, mangga saja Pansus PDAM digelar,” tegas Lucky usai Sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (1/4/2026).
Namun di balik sikap terbuka itu, Lucky menyelipkan pesan strategis: jangan terburu-buru. Ia menyarankan agar DPRD terlebih dahulu memanggil jajaran direksi dan manajemen Perumdam TDA melalui rapat kerja komisi untuk mengurai persoalan secara jernih sebelum melangkah ke Pansus.
“Saya sudah instruksikan jajaran agar responsif dan terbuka, baik kepada masyarakat maupun dewan,” tambahnya.
Sinyal Politik Menguat, Pansus di Depan Mata
Di sisi legislatif, gelombang dukungan pembentukan Pansus kian tak terbendung. Fraksi Golkar menjadi motor penggerak, dengan target Pansus sudah terbentuk pada masa sidang II akhir April.
Anggota Fraksi Golkar, Ibnu Risman Syah, menyebut persoalan di Perumdam TDA bukan lagi isu biasa. Bahkan, Abdul Rozak secara lugas menyoroti dugaan “black transfer” Rp2 miliar yang menjadi salah satu pemicu memuncaknya desakan politik.
“Awalnya kami maklumi karena direksi baru. Tapi sekarang masalah makin menumpuk dan tak terkendali. Pansus harus dibentuk,” tegasnya dalam sidang paripurna.
Senada, H. Tatang Sutardi menekankan bahwa Pansus bukan alat untuk menjatuhkan direksi, melainkan instrumen untuk membedah masalah secara objektif dan mencari solusi konkret.
Lintas Fraksi Kompak, Tekanan Menguat
Dorongan pembentukan Pansus tidak hanya datang dari Golkar. Fraksi PKB dan PDIP juga telah lebih dulu melayangkan usulan resmi.
Imron Rosadi dari PKB menegaskan bahwa penyelesaian polemik harus melalui jalur politik yang terstruktur agar tidak berlarut-larut. Sementara itu, Edi Fauzi dari PDIP memastikan usulan Pansus sudah masuk ke sekretariat dewan sejak awal.
Konsolidasi lintas fraksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mayoritas anggota DPRD Kabupaten Indramayu berada pada satu frekuensi: Pansus adalah keniscayaan.
Ujian Akuntabilitas BUMD
Polemik Perumdam TDA kini bukan sekadar isu internal perusahaan daerah, melainkan telah menjelma menjadi ujian akuntabilitas tata kelola BUMD. Dugaan aliran dana tak sah, termasuk kasus transfer misterius Rp2 miliar yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Indramayu, semakin memperkuat urgensi pembentukan Pansus.
Sejumlah kalangan menilai, Pansus dapat menjadi “palang pintu” terakhir untuk mengurai benang kusut sekaligus mendorong penegakan hukum berjalan lebih progresif.
Aktivis Indramayu, Agus TD, menyebut Pansus sebagai langkah penting untuk membersihkan BUMD dari praktik menyimpang.
“Ini bukan sekadar politik, tapi upaya menyelamatkan perusahaan daerah dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Antara Kehati-hatian dan Tekanan Publik
Kini, bola berada di tangan pimpinan dewan. Di satu sisi, ada kehati-hatian yang disarankan eksekutif. Di sisi lain, tekanan politik dan publik terus menguat.
Jika Pansus benar-benar terbentuk, maka bukan hanya Perumdam TDA yang akan diuji—melainkan juga komitmen seluruh pemangku kepentingan di Indramayu dalam menegakkan transparansi dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
