Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Rencana aksi unjuk rasa terhadap keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, mulai mencuat.
Sejumlah warga sekitar mengaku merasa terganggu dengan aktivitas operasional dapur yang dinilai menimbulkan kebisingan, namun belum memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Keluhan tersebut disampaikan beberapa warga Desa Pondoh kepada awak media. Mereka menilai keberadaan dapur MBG seharusnya tidak hanya menghadirkan dampak lingkungan berupa kebisingan, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
“Kami warga Pondoh dengan adanya dapur MBG tersebut hanya kebagian bisingnya saja. Sementara pekerjanya itu banyak dari luar Desa Pondoh. Seharusnya tidak demikian,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut semestinya turut memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
Mereka berharap pengelola dapur SPPG dapat lebih mengedepankan masyarakat Desa Pondoh dalam proses rekrutmen tenaga kerja, sehingga keberadaan fasilitas tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.
Kekecewaan yang terus berkembang di tengah masyarakat disebut-sebut telah memunculkan rencana aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi tersebut diklaim sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah maupun pihak pengelola memberikan perhatian terhadap tuntutan warga.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan demo agar warga pribumi tidak hanya kebagian bisingnya saja,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola Dapur SPPG Desa Pondoh maupun instansi terkait mengenai keluhan warga tersebut.
Pengamat sosial menilai persoalan seperti ini perlu diselesaikan melalui dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah desa, pengelola SPPG, serta pihak terkait lainnya. Selain persoalan dampak lingkungan, transparansi dalam proses perekrutan tenaga kerja juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga hubungan harmonis antara program pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan keberadaan Dapur SPPG sebagai bagian dari program strategis nasional dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat.
