Karawang,pikiranrakyatnusantara.com– Ketidakpastian keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang mulai menimbulkan keresahan di berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya keluarga penerima manfaat yang merasa cemas, tetapi juga tenaga kerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini merasakan dampak ekonomi positif dari program tersebut.
Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama DPRD Karawang. Ketua Satgas MBG Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengungkapkan bahwa nasib program menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat.
Menurut Ridwan, Program MBG selama ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal. Kehadiran dapur-dapur MBG membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan program.
“Tenaga kerja di dapur SPPG khawatir bagaimana nasib mereka kalau program ini berhenti. UMKM juga sudah merasakan manfaatnya. Produk yang mereka jual terserap, omzet meningkat. Kalau berhenti tentu mereka khawatir aktivitas usahanya terganggu,” ujar Ridwan, Rabu (24/6/2026).
Meski mendukung keberlanjutan program, masyarakat juga meminta adanya evaluasi dan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh. Mereka menilai dukungan terhadap program harus dibarengi dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Yang disampaikan masyarakat jelas, tata kelola harus diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus dibenahi. Dukungan terhadap program tidak berarti mengabaikan masalah yang mungkin terjadi,” tegasnya.
Ridwan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan arah kebijakan Program MBG. Program tersebut merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan dan pengambilan keputusan.
“MBG bukan ranah pemerintah daerah secara langsung. Penyelenggaranya adalah Badan Gizi Nasional. Di daerah ada struktur pelaksananya, dan kebijakan yang berjalan saat ini berasal dari BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah hanya dapat menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait di tingkat regional maupun pusat.
“Kami hanya menyampaikan bahwa ada aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dokumentasinya akan diteruskan kepada pihak terkait. Keputusan dan kebijakannya tetap berada di ranah BGN,” katanya.
Ketidakjelasan nasib Program MBG kini menjadi perhatian serius masyarakat Karawang. Pasalnya, program tersebut dinilai telah memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan omzet UMKM.
Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, ribuan pekerja dapur MBG, pelaku usaha lokal, dan keluarga penerima manfaat berharap pemerintah pusat serta Badan Gizi Nasional segera memberikan kepastian. Mereka menilai keberlanjutan program bukan hanya menyangkut pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh bersama Program Makan Bergizi Gratis.
(Abah Rudi)
