Manado, Pikiranrakyatnusantara.com | Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Policing: Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Maritim” yang diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polairud se-Indonesia, termasuk Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara, pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan tugas penegakan hukum di wilayah perairan dengan visi nasional Ekonomi Biru guna mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak ekosistem.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair) Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen. Pol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M.Si., dan dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting. Di tingkat daerah, Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., menghadiri acara tersebut bersama perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat pemerhati lingkungan maritim dari Ruang Rapat Posko PBM Polda Sulut lantai 1, Manado, pukul 09.00 Wita.
FGD ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma pengamanan perairan yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada aspek pemberdayaan dan keberlanjutan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor maritim, kepolisian merasa perlu hadir sebagai mitra pembangunan yang memastikan keamanan navigasi sekaligus melindungi kekayaan alam dari eksploitasi ilegal, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, forum ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral. Selain dihadiri oleh pejabat utama Polairud pusat dan daerah, kehadiran perwakilan instansi teknis seperti dinas pariwisata, kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup menunjukkan komitmen kolaboratif. Format diskusi ini memungkinkan pertukaran gagasan, analisis kerentanan wilayah, dan perumusan rekomendasi kebijakan secara cepat dan komprehensif dari para praktisi lapangan.
Brigjen. Pol. I Made Sukawijaya menegaskan arahannya bahwa konsep “Blue Policing” dirancang untuk mendukung visi Ekonomi Biru nasional. “Forum ini bukan sekadar membahas penindakan hukum, melainkan bagaimana potensi kekayaan laut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam,” ujar Brigjen Sukawijaya dalam sambutannya, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya maritim.
Terdapat tiga fokus utama yang menjadi pembahasan inti dalam FGD tersebut, yaitu perlindungan sumber daya laut dari praktik ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin dan perusakan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra pengamanan, serta jaminan keamanan navigasi dan pelayaran. Strategi ini mencakup sinergi lintas sektoral dengan TNI AL dan pemerintah daerah, edukasi keselamatan bagi nelayan, serta dukungan terhadap pertumbuhan industri perikanan dan pariwisata bahari yang aman dan tertib.
Melalui strategi pemberdayaan masyarakat, Polri berupaya membangun kesadaran hukum di kalangan warga pesisir agar mereka dapat berperan sebagai “mata dan telinga” dalam pengamanan perairan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan wilayah laut terhadap kejahatan maritime sambil meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, sehingga kegiatan budidaya dan pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan di bawah payung keamanan yang disediakan oleh negara.
Dengan diadakannya FGD ini, kehadiran Polri di wilayah perairan semakin diposisikan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan kelautan nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen institusi kepolisian untuk berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif demi kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.
