Batam,pikiranrakyatnusantara.com – Penetapan Fuel card terhadap masyarakat yang menggunakan BBM jenis pertalite apa urgensi nya, dan untuk kepentingan siapa sehingga Disperindag kota Batam memberlakukannya hal itu, ujar Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.
Menurut Ismail, seharusnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, Pemko Batam harus berkomunikasi dengan DPRD kota Batam, karena DPRD Kota Batam adalah wakil dari masyarakat kota Batam.Menyangkut kerja sama dengan Bank ini tentu harus di lakukan secara transparan, karena fuel card tersebut di kenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000.
Lanjut Ismail, Rp 25.000, memang kecil, tetapi tentunya beban bagi masyarakat, dan bank di untungkan setiap bulannya mendapatkan biaya administrasi.
Dalam hal ini yang menentukan kerja sama dengan bank ,apa syaratnya, serta siapa yang memutuskannya, apalagi berdasarkan informasi dari sumber yang kita dapatkan, bank yang di tunjuk adalah CIMB niaga,bank Sumut dan bank Bukopin, sementara bank BPD Riau tidak dipergunakan.
Perlu Aparat penegak hukum, melakukan Lidik terhadap kerjasama fuel card dengan bank tersebut, mungkinkah ada udang di balik bakwan.
Jika DPRD Kota Batam, mempermasalahkan hal ini, wajar saja, karena menyangkut kepentingan masyarakat Batam, kita selaku aktivis mendukung hal ini,kita minta Disperindag kota Batam transparan dalam melakukan kerja sama dengan Bank tutupnya.( Red )
