Batam,pikiranrakyatnusantara.com – Jabatan Kepala BP Batam yang sejak 2019 adalah ex-officio Walikota Batam tiba-tiba diusik oleh kepentingan tertentu. Padahal penggabungan kepemimpinan dua lembaga negara itu telah berhasil memadukan dan menyelaraskan pembangunan, karena terjadi penyatuan visi dari pimpinan. Namun menjelang pergantian jabatan Walikota Batam pada Maret 2025, persoalan ex-officio menjadi perbintangan hangat lagi.
“Bukankah ex-officio itu bagus, karena terjadi penyatuan kepemimpinan di Batam, tidak ada pertentangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Bahkan belakangan sering terjadi kolaborasi dalam pembangunan,” kata tokoh masyarakat Batam, Hariyanto alias Bang HY menanggapi fenomena ex-officio tersebut yang disampaikan kepada media, Kamis (22/1).
Menurut Bang HY, sejak diberlakukan ex-officio tahun 2019 tidak ada gejolak dan rata-rata setuju dengan penggabungan dua lembaga dalam satu kepemimpinan, yang dipegang oleh Walikota Batam, namun tiba-tiba menjelang pergantian jabatan Walikota Batam 2025-2029 wacana penghapusan ex-officio berhembus kencang.
“Ya jadi aneh saja, kalau sekarang tiba-tiba muncul penolakan ex-officio, sementara sebelumnya tidak ada yang mempermasalahkan. Ada yang bermain kali,” tuturnya
Mantan politisi PKB dan mantan anggota DPRD Provinsi Kepri itu menjelaskan, persoalan ex-officio itu sudah selesai sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tahun 2019 saat awal diberlakukan itu sudah ada yang menggugat secara hukum, sepertinya ditolak. “Jadi kalau sekarang meributkan itu kok kayak menghangatkan nasi basi.” Ujar Bang HY.
Bang HY menduga ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan seiring mencuatnya masalah ex-officio. Anehnya lagi orang yang meributkan dan ingin ex-officio dihapus adalah orang yang dulu mendukung.
“Jadi pergerakan ini kepentingan siapa? Persoalan ex-officio dicabut atau tidak itu sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Tapi melihat hirarki estafet kepemimpinan Batam ke depan yang sejalan dan separtai dengan presiden, rasanya tidak mungkin jabatan Kepala BP Batam bakal dirubah.” jelasnya.
Penerapan ex-officio dalam kepemimpinan Batam, lanjut Bang HY, sudah tepat untuk akselerasi percepatan pembangunan. Sebelum ada ex-officio BP Batam dan Pemko Batam keras terjadi perselisihan terkait kebijakan masing-masing sehingga bisa mengganggu stabilitas pembangunan. Maka memberikan kesempatan kepada Walikota Batam baru juga tetap memegang kendali Kepala BP Batam perlu dilakukan. “Ada yang takut kehilangan jabatan kayaknya. Terlalu enak dan nyaman dengan jabatan tersebut selama ini, sehingga pengen dilanjutkan,” pungkasnya.( Red )
