Jakarta,pikiranrakyatnusantara.com – Trio LSM dari Kota Batam, Provinsi Kepri yakni Kodat86, Cerdas dan Forum Masyarakat Peduli Kepri mendatangi gedung Merah Putih KPK pada Senin (17/2). Mereka mendesak agar KPK segera menerbitkan SPDP atas dugaan korupsi Dana Jaminan Perlindungan Lingkungan (DJPL) pasca tambang di Bintan periode 2010-2016, sekaligus memasukkan laporan dugaan korupsi di Pelabuhan Batu Ampar.
Kasus DJPL pasca tambang Bintan sendiri sudah dua tahun mengendap di KPK jaman Firli Bahuri menjadi ketua, saat ini pimpinan sudah baru, jadi diharapkan untuk segera menuntaskan kasus tersebut. “Kasus DJPL itu sudah dua tahun mengendap di KPK, kami tahu bukti-bukti di KPK sudah komplit dan valid untuk terbitnya SPDP” kata Cak Ta’in Komari yang didampingi Yelfian dan Abdi Lisani Firdaus kepada media Selasa (18/2).
Cak Ta’in mensinyalir, KPK bakal bikin kejutan seperti beberapa periode tahun lalu dengan diam-diam ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Meski begitu, Kodat86 bersama LSM lainnya akan terus bergerak mendesak KPK segera memproses kasus DJPL tersebut, apalagi kasus tersebut sudah release saat terjadi rakor penegakan hukum di Menkopolhukam tahun 2024 lalu. Beberapa waktu lalu juga ada LSM yang melaporkan kasus DJPL ke Kejaksaan Agung RI yang kemudian dilempar ke Kejati Kepri. “Kita akan tekan terus KPK supaya menjadi atensi, karena banyaknya kasus yang ditangani lembaga tersebut,” ujarnya.
Menurut Cak Ta’in, beberapa LSM dari Batam akan segera bergabung saat aksi ke depan, termasuk LSM dan aktivis pusat. Tekad dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi menjadi sinyal positif akan diprosesnya banyak kasus korupsi, termasuk Kepri. Jadi pergerakan LSM dan aktivis anti korupsi sejalan dengan program pemerintah.
“Temen-temen sedang mempersiapkan untuk buat aksi di Kuningan, sedang dikonsolidasi terutama massa yang mau diturunkan. Beberapa ketua sudah menyatakan siap bergabung untuk tuntun aksi.” tegasnya.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Kepri, Abdi Lisani Firdaus menegaskan pihaknya siap sepenuhnya mendukung aksi untuk mendorong proses hukum pemberantasan korupsi. Dia sangat yakin apa yang dimulai oleh Kodat86 dan LSM lainnya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk diproses di KPK. “Kita yakin akan kebenaran pergerakan ini,” ucapnya.
Sementara Ketua LSM Cerdas, Yelfian, menimpali siap menggerakkan massa jika diperlukan untuk aksi di depan KPK. Pengurus Parfi tersebut siap memanfaatkan segala daya yang ada di Jakarta. “Kita akan gerakkan semua jaringan kekuatan di sini” ucapnya.
Selain fokus terhadap penyelesaian kasus DJPL yang memang sudah pernah digarap serius oleh KPK pada 2022-2023 lalu, mereka akan melaporkan beberapa kasus besar di BP Batam yang berpotensi sebagai korupsi, yakni pembangunan dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar, revitalisasi kolam dermaga utara senilai sekitar Rp. 100 miliar tapi gagal, dan kerjasama BP Batam dengan Persero Batam yang juga revitalisasi tiang dermaga utara dan sejumlah proyek infrastruktur dengan dana pinjaman investasi dari PPA senilai Rp. 2,1 triliun.
“Selain soal pelabuhan, soal pengelolaan air bersih juga potensi terjadi korupsi. Termasuk ada proyek-proyek IT di BP Batam. Semua kita akan segera laporkan ke KPK, kita sedang siapkan semua berkasnya saat ini. Rencananya penyerahan berkas dilakukan saat melakukan aksi,” tambah Cak Ta’in.
Reporter : Redaksi
