Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Kantor DPRD Kabupaten Indramayu menjadi sasaran penggeledahan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada Rabu (10/6/2026). Penggeledahan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Tim Kejati Jawa Barat tiba di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu sekitar pukul 09.30 WIB dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Usai melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan, penyidik terlihat membawa sebuah koper yang diduga berisi dokumen-dokumen penting untuk kepentingan penyidikan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, Dulyono, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim Kejati datang dengan membawa surat tugas resmi dan meminta sejumlah dokumen yang diperlukan.
“Kejati meminta sejumlah dokumen penting yang diperlukan,” ujar Dulyono singkat kepada awak media.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait perkara yang menjadi dasar dilakukannya penggeledahan tersebut.
Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan (Tuper) anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 yang saat ini tengah ditangani Kejati Jawa Barat.
Kasus dugaan korupsi tersebut sebelumnya mencuat setelah adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan tersebut disebutkan adanya pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dengan nilai mencapai Rp16,8 miliar yang kemudian menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Langkah penggeledahan yang dilakukan Kejati Jawa Barat ini dinilai sebagai bagian dari upaya pendalaman penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Kejati Jawa Barat terkait hasil penggeledahan maupun perkembangan penyidikan kasus yang telah menjadi sorotan masyarakat tersebut. Transparansi dan penegakan hukum yang profesional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Perkembangan lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan dan status penanganan perkara akan terus dipantau seiring menunggu keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
