CIREBON,pikiranrakyatnusantara.com-Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut terlihat dari kehadiran Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang juga Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon, Iing Daiman, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026.
Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 itu berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai strategi menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga dan tantangan perekonomian.
Tahun ini, Rakornas mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Wali Kota Cirebon menilai Rakornas menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Effendi Edo.
Menurutnya, Pemkot Cirebon terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga, mulai dari memantau ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, memperkuat pasokan serta distribusi pangan, hingga melakukan intervensi ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Kondisi Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi, lanjutnya, membuat persoalan stabilitas harga harus mendapat perhatian secara berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Di sisi lain, Rakornas juga menempatkan digitalisasi keuangan daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekda Kota Cirebon Iing Daiman sebagai Ketua Harian TP2DD menjadi bagian dari langkah Pemkot Cirebon dalam memperluas transaksi digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Digitalisasi diharapkan tidak sebatas menghadirkan kemudahan dalam transaksi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Bagi Pemkot Cirebon, forum nasional tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi serta memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Berbagai hasil pembahasan dalam Rakornas selanjutnya dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kota Cirebon.
Effendi Edo menegaskan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah merupakan dua agenda yang saling berkaitan dan membutuhkan dukungan lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” tuturnya.
(Enjen)
