BANTEN – Sebanyak 12 calon advokat dari Persatuan Advokasi Indonesia (PERSADIN) resmi diangkat dan diambil sumpahnya dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Banten. Prosesi yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Banten, SUWIDYA, SH., LL.M., itu menjadi tahapan akhir sebelum para advokat menjalankan profesinya secara sah menurut hukum.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banten menegaskan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi mulia yang menuntut integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas hukum.
“Advokat adalah profesi terhormat yang wajib menjaga integritas, menjunjung kode etik, dan mempertahankan kehormatan profesi dalam setiap pelaksanaan tugas hukum kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan pengambilan sumpah tersebut, 12 advokat PERSADIN dinyatakan resmi memiliki kewenangan menjalankan pendampingan hukum, pemberian bantuan hukum, serta tugas profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prosesi sumpah turut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERSADIN, termasuk Kepala Bidang Pendidikan PERSADIN, Ayu Larasati, SH., MH. Kehadiran pengurus pusat disebut sebagai bentuk pembinaan sekaligus penguatan moral bagi advokat muda agar mampu menjalankan profesi secara profesional dan bertanggung jawab.
Ayu Larasati menilai pengambilan sumpah bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memperjuangkan keadilan dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Pengambilan sumpah ini bukan akhir dari proses belajar, tetapi awal pengabdian sebagai advokat yang harus menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
la berharap para advokat yang baru disumpah mampu menjadi penegak hukum yang amanah, objektif, serta berintegritas dalam memperjuangkan hak masyarakat pencari keadilan.
Bertambahnya 12 advokat baru dinilai semakin memperkuat komitmen PERSADIN dalam mencetak sumber daya advokat profesional, berkualitas, dan siap berkontribusi terhadap penguatan penegakan hukum di Indonesia.
