Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu memperkuat sinergi dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja antara para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Indramayu dengan Kepala Kejari Indramayu.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Senin (7/9/2026), sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati kedua institusi.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Selain membantu penyelesaian persoalan hukum, sinergi ini diharapkan mampu memberikan pendampingan agar berbagai program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan, pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel membutuhkan tata kelola yang baik serta kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan program.
Menurutnya, perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai potensi persoalan hukum. Mulai dari pengelolaan aset daerah, tata kelola keuangan, perizinan, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan daerah semakin kompleks,” kata Lucky.
Karena itu, lanjutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan sesuai aturan.
“Sinergi tidak hanya dilakukan antarperangkat daerah, tetapi juga dengan pihak lain, termasuk instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Indramayu,” ujarnya.
Lucky berharap kerja sama tersebut tidak sebatas menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi perangkat daerah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi persoalan hukum sejak tahap awal.
Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting agar persoalan yang berkaitan dengan administrasi maupun tata kelola tidak berkembang menjadi perkara hukum.
“Persoalan tidak perlu menunggu hingga berkembang menjadi perkara hukum, melainkan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak masih berada pada tahap administrasi dan tata kelola,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara perangkat daerah dengan Kejaksaan Negeri Indramayu. Dengan koordinasi yang dilakukan sejak awal, berbagai potensi persoalan dapat dibahas dan dicarikan solusi sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sinergi Pemkab Indramayu dan Kejari Indramayu tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dengan tata kelola yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel, program pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.
(Casinih)
