Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com– Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Indramayu, Maskani, resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Trisula Indramayu, Selasa (29/9/2026).
Prosesi pelantikan dan pengukuhan berlangsung lancar dan tertib. Sejumlah unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, organisasi pers, serta insan media turut hadir memberikan dukungan terhadap kepengurusan DPC PJI Kabupaten Indramayu periode 2026–2029.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PJI, Ketua DPD PJI Jawa Barat, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Kepala Diskominfo Indramayu, jajaran Polres Indramayu, Kodim 0616/Indramayu, Kejaksaan, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, SH, PWI Indramayu, serta sejumlah organisasi wartawan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan PJI bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
“PJI Perwakilan Indramayu yang insya Allah hari ini akan dikukuhkan dan dilantik, ini bukan sekadar momentum seremonial saja. Ini adalah awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab yang akan sama-sama kita emban dan jalankan, yaitu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi etika pers,” ujar Lucky.
Menurutnya, kerja keras dan kerja cerdas merupakan dua hal yang saling melengkapi, khususnya dalam menghadapi dinamika informasi yang berkembang begitu cepat.
Lucky juga menyoroti tantangan insan pers di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial, kata dia, sering kali mendahului media mainstream maupun media daring yang bekerja berdasarkan proses jurnalistik dan verifikasi.
“Media sosial bergerak sangat cepat, kecepatannya bahkan sering melampaui media mainstream maupun media daring. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki sisi negatif apabila narasi, tulisan, atau keterangannya keliru,” katanya.
Ia memberikan gambaran bahwa sebuah gambar dapat menimbulkan tafsir berbeda apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu, menurutnya, sebuah informasi tidak cukup hanya berdasarkan potongan gambar atau narasi yang beredar, tetapi harus dilihat secara utuh dan diverifikasi.
Lucky menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi wartawan profesional. Di satu sisi, wartawan dituntut cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, akurasi, verifikasi, dan kode etik jurnalistik tetap harus menjadi landasan utama.
“Sering kali kejadian baru saja terjadi, belum tentu kita menggali informasi secara utuh—siapa pelakunya, bagaimana kronologinya, belum terverifikasi—sementara di media sosial narasi sudah terbentuk dan menyebar luas. Padahal belum tentu benar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, informasi yang keliru dapat menimbulkan dampak luas, termasuk memicu keresahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tertentu, aparat keamanan harus turun tangan untuk menangani dampak yang muncul akibat informasi yang tidak benar.
Karena itu, Lucky menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan insan pers dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Tidak mungkin Pemerintah Daerah berdiri sendiri, tidak mungkin aparat penegak hukum bekerja sendiri, dan media pun tidak bisa berjalan sendiri. Maka sinergitas yang erat harus kita jalin secara berkelanjutan, termasuk koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, DPC PJI Kabupaten Indramayu diharapkan dapat menjalankan tugas organisasi sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem pers yang profesional, berimbang, dan mengedepankan kepentingan publik.
(Casinih)
