Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com– Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong insan pers untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers dinilai memiliki posisi penting sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Indramayu periode 2026–2029 di Hotel Grand Trisula Indramayu, Selasa (29/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Maskani dikukuhkan sebagai Ketua DPC PJI Indramayu periode 2026–2029. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan sekaligus penguatan kapasitas jurnalis dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Bupati Lucky Hakim menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus DPC PJI Indramayu. Ia menegaskan, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Menurut Lucky, keberadaan pers sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Kritik, pengawasan, serta masukan dari insan pers diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah daerah itu perlu pendampingan, perlu diawasi, perlu dikritisi, perlu diberikan masukan. Tentu saja oleh pers. Pers memiliki peran yang penting,” kata Lucky.
Ia juga mengingatkan para jurnalis agar senantiasa mengedepankan akurasi, keberimbangan informasi, serta kejelasan sumber dalam setiap pemberitaan. Hal tersebut dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
Menurutnya, informasi yang disampaikan tanpa konteks dan sumber yang jelas dapat menimbulkan persepsi berbeda bahkan berpotensi mengaburkan fakta.
“Kadang-kadang media sosial itu menangkap satu gambar dari satu angle, narasinya, caption-nya itu bisa berbahaya, bisa menyesatkan, atau bisa memelintir fakta. Sebagai media harus punya narasumber yang jelas dan ada dokumentasinya kapan kata-kata itu dikatakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PJI Pusat Hartanto Boechori mengatakan, PJI berkomitmen mendorong seluruh anggotanya untuk bekerja secara profesional, kritis, dan terkoordinasi.
Pembinaan terhadap anggota, lanjut Hartanto, akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk seminar dan peningkatan pengetahuan jurnalistik. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pers melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
“PJI berupaya untuk membangun dan membina anggota menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak bisa mempunyai anggota yang baik, tetapi minimal PJI akan membuat anggotanya menjadi jurnalis yang benar-benar jurnalis,” ujarnya.
Hartanto menambahkan, Indramayu menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menjadi lokasi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJI di luar Jakarta. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas pembinaan dan meningkatkan kompetensi jurnalis di daerah.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan DPC PJI Indramayu periode 2026–2029, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers diharapkan semakin kuat. Namun, sinergi tersebut tetap dibangun dengan menjaga independensi pers, profesionalisme jurnalistik, serta fungsi kontrol sosial dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Casinih)
