JAKARTA,pikiranrakyatnusantara.com-Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) secara resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), melalui forum musyawarah yang dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) A-PPI dari berbagai wilayah Indonesia.
Terpilihnya Hardep menjadi babak baru perjalanan organisasi kewartawanan tersebut. Ia menerima amanah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir, sekaligus membawa tanggung jawab besar dalam memperkuat eksistensi dan kualitas organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.
Munas I A-PPI tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum konsolidasi untuk membangun organisasi yang semakin solid, profesional, independen, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah undangan dari unsur kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, tantangan profesi wartawan semakin kompleks. Kecepatan menyampaikan informasi harus berjalan seiring dengan akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta tanggung jawab terhadap setiap produk jurnalistik yang dipublikasikan.
Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) wartawan menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian dalam kepemimpinan A-PPI periode 2026–2031.
Empat Agenda Strategis Kepemimpinan Hardep
Dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan, terdapat empat agenda strategis yang menjadi perhatian A-PPI.
Pertama, peningkatan kompetensi wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman terhadap regulasi pers serta penguasaan teknologi digital yang terus berkembang.
Kedua, penguatan etika profesi dengan mendorong seluruh anggota untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), profesionalisme, independensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas peliputan.
Ketiga, konsolidasi dan pengembangan organisasi dengan memperkuat struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.
Keempat, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Namun, kemitraan tersebut harus tetap berlandaskan independensi pers dan tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam menjalankan profesinya, wartawan juga berkewajiban menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dengan kepemimpinan Hardep, A-PPI diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan sekaligus pengembangan profesi yang mendorong lahirnya wartawan berkompetensi, berintegritas, dan menjunjung tinggi kehormatan jurnalistik.
Munas I A-PPI pun menjadi titik awal untuk menerjemahkan amanah organisasi ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kepemimpinan baru membawa tanggung jawab baru. Konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas wartawan, serta penguatan independensi pers menjadi pekerjaan bersama untuk mewujudkan pers yang profesional, bermartabat, dan tetap berpihak pada kebenaran serta kepentingan masyarakat.
(Abah Rudi)
