MANADO, Pikiranrakyatnusantara.com | Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah dugaan permintaan dana operasional yang dikaitkan dengan penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado. Ia menegaskan, penghentian penyidikan dalam perkara tersebut telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, yang ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.
Saat dikonfirmasi pada Kamis malam, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya pengaduan tersebut. Ia mengatakan baru memperoleh informasi setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan mengenai laporan yang ditujukan kepadanya.
“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujar Suryadi.
Terkait penghentian penyidikan, Suryadi menjelaskan bahwa perkara tersebut ditangani oleh Subdirektorat II Harda Ditreskrimum Polda Sulut. Menurut dia, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dilakukan dengan mengacu pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Ia menyebut, rekomendasi Biro Wassidik diterbitkan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara. Berdasarkan hasil tersebut, penyidik diminta mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan penanganan perkara yang dimaksud.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” jelasnya.
Suryadi juga menyatakan bahwa proses penanganan perkara telah melalui tahapan penyidikan dan mekanisme gelar perkara dengan melibatkan pengawas eksternal. Ia menilai seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur operasional dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Mengenai dugaan permintaan dana operasional, Suryadi membantah tuduhan tersebut. Ia meminta pihak yang menyampaikan dugaan itu agar dapat menunjukkan bukti yang mendukung laporan atau pernyataannya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak mencampuradukkan dugaan yang dilaporkan dengan dasar hukum penerbitan SP3.
Suryadi menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. “Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik,” tegasnya. Sementara itu, substansi pengaduan John Hamenda melalui kuasa hukumnya serta tanggapan lengkap dari pihak pengadu masih perlu dikonfirmasi untuk memberikan ruang keberimbangan dalam pemberitaan.
