banner 728x250
Berita  

APIB Geruduk Pendopo dan Kejari Indramayu, Ada Apa di Balik Dugaan Ijon Proyek APBD 2025?Berikut Ulasannya

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com– Dugaan praktik ijon proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) turun ke jalan, Senin (16/11/2026), dengan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pendopo Kabupaten Indramayu dan Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu.

Mereka datang membawa sejumlah tuntutan sekaligus mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam menyikapi dugaan praktik transaksi proyek yang dinilai berpotensi mencederai kepentingan masyarakat.

banner 325x300

Dalam aksi tersebut, Sekretaris APIB Indramayu, Feby Suharto, bertindak sebagai koordinator aksi. Massa mengusung seruan lantang, “Indramayu Bukan Ladang Ijon Proyek”, sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk dugaan praktik ijon dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

APIB menegaskan, APBD merupakan uang rakyat yang seharusnya dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Anggaran tersebut harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat, bukan justru diduga menjadi objek transaksi oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam tuntutannya, APIB mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Tak hanya itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik ijon proyek hingga tuntas serta menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sorotan khusus diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu. APIB meminta kejaksaan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat maupun pihak swasta.

Mereka juga mendesak agar proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan proyek diperiksa secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Bagi APIB, keterbukaan informasi menjadi hal mutlak. Pemerintah daerah dituntut membuka proses pengelolaan proyek mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Dalam orasinya, massa juga menyuarakan penolakan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta segala bentuk transaksi proyek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

APIB turut meminta Kejaksaan Negeri Indramayu memberikan kepastian hukum dan menyampaikan perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut secara transparan kepada masyarakat.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak boleh lepas dari pengawasan publik. Setiap proyek yang dibiayai uang rakyat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari proses pengadaan hingga hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indramayu,” pungkasnya.

banner 325x300
Penulis: Udin.S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *