MANADO, Pikiranrakyatnusantara.com | Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah dugaan permintaan dana operasional yang dikaitkan dengan penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado. Ia menegaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Bantahan itu disampaikan Suryadi menanggapi pengaduan yang diajukan pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah yang ditangani Ditreskrimum Polda Sulut.
Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan luas sekitar 52.651 meter persegi. Aset tersebut ditaksir bernilai Rp600 miliar. Saat dikonfirmasi pada Kamis malam, Suryadi mengaku baru mengetahui adanya pengaduan tersebut setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan kepadanya.
“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujar Suryadi.
Suryadi menjelaskan bahwa perkara sengketa tanah tersebut ditangani oleh Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sulut. Penyidik kemudian menerbitkan SP3 setelah adanya putusan praperadilan. Selain itu, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri juga memberikan rekomendasi setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Menurut Suryadi, rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri secara tegas meminta penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut. Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang diatur dalam KUHAP, termasuk melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.
Suryadi menilai tuduhan permintaan dana operasional tidak masuk akal karena perkara tersebut sudah memiliki dasar putusan praperadilan dan rekomendasi gelar khusus dari Bareskrim Polri. Ia meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk menunjukkan bukti.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut. Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik,” tegasnya.
Dengan demikian, Suryadi menegaskan bahwa penghentian penyidikan perkara sengketa tanah di Malalayang Satu merupakan tindak lanjut atas putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri, bukan atas dasar permintaan tertentu.
