banner 728x250

Dijanjikan Gaji Rp25 Juta di Korea, Warga Indramayu Malah Dipulangkan! Uang Rp55 Juta Raib, Dua Perempuan Jadi Tersangka

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Indramayu,pikuranrakyatnusantara.com-Impian bekerja di Korea Selatan dengan gaji Rp25 juta per bulan berubah menjadi pengalaman pahit bagi seorang warga Kabupaten Indramayu. Bukannya mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, korban justru berurusan dengan petugas imigrasi Korea Selatan akibat dokumen bermasalah hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Lebih memprihatinkan, korban berusia 48 tahun asal Kecamatan Arahan tersebut telah mengeluarkan uang sebesar Rp55 juta untuk biaya penempatan kerja. Kasus yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini akhirnya berhasil dibongkar Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat.

banner 325x300

Dua perempuan berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, kini ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M. melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, kasus bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri.

Melalui seorang kenalan, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping.

Untuk meyakinkan korban, tersangka menjanjikan gaji Rp25 juta setiap bulan dengan kontrak kerja selama enam bulan dan dapat diperpanjang. Proses keberangkatan juga diklaim resmi dan cepat dengan biaya penempatan Rp55 juta.

Tergiur iming-iming tersebut, korban akhirnya menyetujui tawaran itu. Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi.

Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan dan membayar uang Rp55 juta secara bertahap melalui S untuk diteruskan kepada SN.

Sejumlah tahapan pun dijalani korban, mulai pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, ada satu hal yang luput dari proses tersebut: korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Perjalanan menuju Korea Selatan dimulai pada 23 September 2026. Korban dijemput SN dan dibawa ke Jakarta, kemudian sehari berikutnya diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan transit di Singapura.

Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, harapan korban seketika pupus. Petugas imigrasi Korea Selatan mengamankan korban karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026. Ironisnya, biaya kepulangan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban.

Menurut keterangan kepolisian, hingga perkara terungkap, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan penempatan kerja tersebut.

Hasil penyidikan juga mengungkap dugaan keuntungan yang diperoleh masing-masing tersangka. S disebut menerima Rp5 juta, sementara SN memperoleh Rp10 juta dari proses penempatan korban.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih.

“Dari hasil pengungkapan ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kompol Tahir kepada awak media.

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan terancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Polres Indramayu Siapkan Pemulihan Korban

Tidak berhenti pada penegakan hukum, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Upaya pencegahan TPPO juga terus dilakukan melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Tercatat sebanyak 176 peserta telah mendapatkan edukasi di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Selain itu, kepolisian melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Wakapolres Indramayu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perekrut, keabsahan dokumen, serta prosedur penempatan sebelum menyerahkan uang maupun dokumen pribadi.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Laporan dapat disampaikan melalui Layanan Polisi 110 atau program Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat bahwa janji pekerjaan bergaji besar di luar negeri tidak selalu berujung pada kesejahteraan. Memastikan legalitas perusahaan, perekrut, dan dokumen keberangkatan menjadi langkah penting agar impian bekerja di negeri orang tidak berubah menjadi kerugian dan penderitaan.

banner 325x300
Penulis: Udin.S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *