banner 728x250
Berita  

Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa, Askun Soroti Disparpora: Jangan Dahului Kebijakan Bupati!

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

KARAWANG,pikiranrakyatnusantara.com-Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa Karawang yang melibatkan pihak ketiga terus menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut bahkan memicu sikap Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang mengambil langkah tegas terkait kebijakan parkir di kawasan stadion tersebut.

Sikap Bupati Aep mendapat apresiasi dari Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun. Namun, di balik polemik tersebut, Askun menilai persoalan tidak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan pengelola parkir.

banner 325x300

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada lemahnya koordinasi internal pemerintahan, khususnya antara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, dengan Bupati Aep.

Askun menilai, sebelum menandatangani atau melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga, Kadisparpora seharusnya terlebih dahulu menyampaikan laporan dan meminta arahan kepada bupati.

Terlebih, renovasi Stadion Singaperbangsa disebut belum sepenuhnya rampung. Karena itu, menurut Askun, kebijakan pengelolaan parkir semestinya mempertimbangkan kesiapan fasilitas sekaligus kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengambil kebijakan strategis hanya berdasarkan kedekatan dengan pimpinan daerah, tanpa melalui koordinasi dan arahan yang semestinya.

“Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Usulkan Parkir Fasilitas Umum Gratis atau Tarif Flat

Tak hanya menyoroti persoalan koordinasi, Ketua DPC PERADI Karawang tersebut juga mengusulkan agar seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat menyediakan layanan parkir gratis.

Namun, apabila parkir tetap diberlakukan dengan alasan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Askun mengusulkan penerapan tarif tetap atau flat dengan nominal terjangkau.

Ia mencontohkan kendaraan roda dua cukup dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan kendaraan roda empat sebesar Rp4.000. Menurutnya, tarif tersebut jangan sampai membebani masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik.

“Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” ujarnya.

Askun juga menekankan pentingnya klausul tanggung jawab yang jelas dalam setiap PKS pengelolaan parkir. Salah satunya menyangkut kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir.

Menurutnya, pengelola harus memiliki tanggung jawab yang jelas ketika terjadi kehilangan kendaraan, mengingat perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas pengelolaan parkir tersebut.

“Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” terangnya.

Target PAD Harus Transparan, Jangan Hanya Beralasan Rugi

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan Askun adalah transparansi target dan realisasi PAD dari kerja sama pengelolaan parkir oleh pihak ketiga.

Ia meminta agar setiap PKS mencantumkan target pendapatan tahunan secara terukur, disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana kontribusi pengelolaan parkir terhadap pendapatan daerah.

Askun mengaku mempertanyakan pola pengelolaan parkir oleh pihak ketiga yang menurut penilaiannya kerap tidak mencapai target dengan alasan mengalami kerugian.

“Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih terintegrasi antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, keterlibatan lintas OPD diperlukan agar pengelolaan parkir di fasilitas umum berjalan sesuai aturan, target pendapatan daerah dapat diawasi, serta hak masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik tetap terlindungi.

Askun menegaskan, kebijakan pengelolaan fasilitas umum harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai warga yang telah berkontribusi membayar pajak untuk pembangunan fasilitas publik justru kembali dibebani tarif parkir yang tidak terjangkau.

“Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” tutup Askun.

(Abah Rudi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *