Karawang,pikiranrakyatnusantara.com-Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian kembali angkat bicara terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kini melebar hingga isu dugaan ijon pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, polemik yang berkembang saat ini tidak akan meluas apabila para pimpinan DPRD Karawang memiliki pola komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh GMPI sejatinya dapat dihindari jika sejak awal para wakil rakyat bersikap proaktif menanggapi aspirasi yang disampaikan.
“Aslinya, mereka (GMPI) hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tapi karena surat permohonan tidak digubris, akhirnya berujung aksi demonstrasi,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Ia pun mengkritik keras gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang yang dinilai buruk dan tidak responsif terhadap masyarakat.
“Apa susahnya sih berkomunikasi dengan rakyat? Itu kan memang tugas mereka sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Dinilai ‘Kacang Lupa Kulitnya’
Askun juga menyindir perilaku sebagian wakil rakyat yang dinilai berubah setelah terpilih. Ia menyebut kondisi tersebut seperti pepatah “kacang lupa kulitnya”, di mana saat masa Pemilu Legislatif para calon sibuk mencari simpati masyarakat, namun setelah terpilih justru terkesan abai.
“Saat Pileg, segala cara dilakukan untuk meraih dukungan. Tapi setelah duduk jadi anggota dewan, malah seperti ‘budeg’ ketika ada keluhan masyarakat,” sindirnya.
Ia menegaskan, tidak semua anggota DPRD harus turun langsung menyikapi persoalan ini. Namun, pimpinan DPRD—mulai dari ketua, wakil ketua, pimpinan komisi hingga ketua fraksi—seharusnya mampu mengambil peran untuk menyelesaikan polemik yang berkembang.
“Saya tidak masuk ke ranah hukum, itu sudah jadi kewenangan aparat penegak hukum. Tapi yang saya soroti adalah buruknya komunikasi pimpinan DPRD,” lanjutnya.
Askun juga mengingatkan bahwa posisi yang saat ini diduduki para wakil rakyat merupakan amanah dari masyarakat, sehingga sudah sepatutnya mereka terbuka terhadap aspirasi publik.
“Kalau komunikasi saja sulit, ini akan jadi catatan bagi masyarakat. Bisa jadi pada Pileg berikutnya mereka tidak dipilih lagi,” tandasnya.
Dari KIR, Parkir hingga Pokir
Lebih lanjut, Askun mengulas bahwa polemik ini berawal dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Karawang sebagai syarat uji KIR. Ia sempat menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pungutan liar karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Polemik kemudian berkembang saat muncul usulan dari anggota Komisi III DPRD Karawang, Mulyadi, yang mengusulkan agar parkir di RSUD Karawang digratiskan.
Usulan tersebut memicu pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir di RSUD Karawang oleh pihak ketiga dinilai memiliki dasar hukum serta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah tokoh dan aktivis kemudian mengemukakan pandangan bahwa dibanding menggratiskan parkir, lebih baik dilakukan efisiensi pada pos anggaran seperti gaji, tunjangan hingga pokir anggota DPRD.
Dalam perkembangannya, Askun menilai DPRD Karawang justru terkesan tidak aktif merespons dinamika isu tersebut.
“Dari mulai KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD, semuanya berawal dari komunikasi yang buruk,” tegasnya.
Kutip Sindiran KDM
Di akhir pernyataannya, Askun turut mengutip sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait sikap pejabat yang berubah setelah menjabat.
“Benar kata Kang Dedi Mulyadi. Saat belum jadi, semua orang dirangkul demi simpati. Tapi setelah jadi pejabat, ditanya malah seperti tidak pernah menjawab,” pungkasnya.
(Abah Rudi)
