Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Gelombang desakan pengusutan dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali mencuat. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) mendatangi halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026), untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum atas dugaan praktik transaksional yang menyeret nama pejabat pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera memberikan penjelasan sekaligus melakukan pembenahan birokrasi. Mereka mempertanyakan dugaan praktik ijon proyek yang bersumber dari APBD serta dugaan jual beli jabatan yang dinilai dapat mencederai tata kelola pemerintahan.
Suasana demonstrasi diwarnai orasi lantang dan bentangan sejumlah spanduk bernada kritik. Beberapa tulisan yang mencuri perhatian di antaranya, “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu—Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama”, hingga “Ganteng-ganteng Korupsi”.
Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., meminta pimpinan daerah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai angin lalu. Mereka menginginkan adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai dugaan yang menjadi perhatian publik.
Nasrudi menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Massa secara khusus meminta Bupati Lucky Hakim hadir menemui demonstran agar dapat mendengar langsung tuntutan yang disampaikan.
Bahkan, peserta aksi memilih bertahan di bawah terik matahari demi menunggu kehadiran kepala daerah. Mereka menilai dialog langsung diperlukan agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada penerimaan administratif semata.
Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, sempat menemui massa. Namun, kehadiran perwakilan pemerintah belum memenuhi harapan demonstran. Massa tetap meminta Bupati hadir secara langsung.
APIB juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka.
Di sela demonstrasi, peserta menggelar doa bersama. Mereka berharap dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut tuntas serta siapa pun yang terbukti terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Dari Pendopo, APIB Bergerak ke Kejaksaan
Usai menyampaikan aspirasi di Pendopo, massa tidak langsung membubarkan diri. Mereka melanjutkan aksi menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyerahkan laporan pengaduan.
Kedatangan demonstran diterima Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.
Perwakilan kejaksaan juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara. Selain itu, kejaksaan membuka kesempatan audiensi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi maupun aspirasi terkait persoalan tersebut.
Seluruh berkas pengaduan kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu belum menyampaikan pernyataan resmi terkait tuntutan APIB.
Dugaan Ijon Proyek Sebelumnya Sudah Dilaporkan ke KPK
Desakan APIB tersebut muncul di tengah mencuatnya informasi mengenai laporan dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu kepada KPK.
Praktik yang diadukan diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban dan telah melaporkan persoalan tersebut kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.
Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, laporan tersebut dilengkapi sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi yang berkaitan dengan ijon proyek.
Sumber itu juga menyampaikan rencana untuk mendatangi KPK guna mendorong percepatan penanganan laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.
Terungkap dalam Dokumen Pengaduan, Ada Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah
Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan kepada KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut seorang pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.
Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.
Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.
Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.
Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.
Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui perantara. Sehari kemudian, 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.
Dokumen pengaduan tersebut juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025. Permintaan itu diduga berkaitan dengan harapan pengusaha memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
Selain itu, RS disebut kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS juga disebut menjanjikan tambahan Rp500 juta.
Kronologi tersebut turut memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial LH.
Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Nilai keseluruhan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tersebut mencapai Rp7.022.566.000.
Seluruh rangkaian transaksi tersebut masih merupakan uraian dalam dokumen pengaduan. Kebenaran materi laporan, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan, tetap memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Masdi: Dugaan Transaksi Proyek Harus Dibuka Terang
Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.
Menurutnya, dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum.
Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia mengaku telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut agar tidak terlibat.
Ia menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang dikaitkan dengan namanya dalam persoalan tersebut. Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan juga belum memberikan respons.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut. Masyarakat menantikan kejelasan, apakah dugaan yang disampaikan para pelapor akan berlanjut ke tahap penyelidikan dan bagaimana pihak-pihak yang disebut dalam laporan memberikan klarifikasi.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar polemik demonstrasi, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah dan integritas birokrasi pemerintahan.


















