Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com-Praktik penjualan pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak kembali menjadi sorotan. Agen pupuk subsidi yang menjual pupuk kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pupuk subsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Oleh karena itu, penyalurannya telah diatur secara ketat dan hanya diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan pertanian serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk terdaftar dalam sistem pendataan resmi pemerintah.
Menjual pupuk subsidi kepada pihak yang tidak memiliki sawah atau lahan pertanian merupakan bentuk penyalahgunaan distribusi subsidi dan dapat merugikan petani yang benar-benar membutuhkan.
Tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pupuk di lapangan.
Secara hukum, penyalahgunaan pupuk subsidi dapat dikenakan sanksi pidana.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 55.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar bagi pihak yang melakukan pelanggaran di bidang perdagangan, termasuk penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi.
Tidak hanya sanksi pidana, agen pupuk subsidi yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, penghentian penyaluran pupuk subsidi, hingga kewajiban mengembalikan subsidi yang telah diterima.
Masyarakat yang mengetahui adanya praktik penjualan pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak diimbau untuk segera melaporkan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pertanian setempat atau aparat penegak hukum, agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pengawasan bersama dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani yang berhak dan mendukung ketahanan pangan nasional.
