banner 728x250

Temuan BPK Rp59 Miliar Lebih Dilaporkan ke Kejaksaan, APIB dan FPWI Desak Dugaan Penyimpangan Keuangan Indramayu Diusut

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Indramayu,pikiranrakyatnusantara.com- Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Kali ini, dua elemen masyarakat, Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut menyangkut sejumlah persoalan serius dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024. Mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp56 miliar lebih.

banner 325x300

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara FPWI melalui Ketua FPWI, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI turut menyampaikan tembusan laporan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026). Langkah ini menjadi bentuk desakan agar temuan BPK tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak boleh dimaknai bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah terbebas dari persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang mencakup seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, ketelitian administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

35 Paket Infrastruktur Tercatat Kekurangan Volume

Persoalan lainnya ditemukan pada pekerjaan infrastruktur. BPK mencatat adanya kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menjadi catatan penting terhadap pelaksanaan pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga ketelitian dalam proses pencairan pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Sorotan berikutnya tertuju pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200.

Nilai tersebut mencapai sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibat kesalahan klasifikasi tersebut, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa mengalami kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan sejumlah unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.

Tomi Susanto menilai berbagai catatan pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar lebih. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai kekeliruan teknis pencatatan tanpa mengevaluasi proses dan pihak-pihak yang terlibat.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan berbagai catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti, serta memastikan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta, mekanisme penganggaran, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar lebih, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan pemeriksaan tersebut.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan APIB dan FPWI. Masyarakat tentu berharap setiap temuan pemeriksaan dapat dijelaskan secara transparan, ditindaklanjuti secara akuntabel, dan dipastikan pertanggungjawabannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

banner 325x300
Penulis: Udin.S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *