SAMPANG – Penanganan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama Brigadir Ayu Wandira di Polres Sampang telah menjelma menjadi skandal integritas institusi. Yang dipertaruhkan kini bukan sekadar perilaku seorang anggota, melainkan kejujuran Polres Sampang sebagai lembaga penegak hukum yang dituntut berdiri di atas kebenaran, bukan manipulasi narasi.
Rilis resmi Polres Sampang yang dimuat salah satu media daring menyebut siaran langsung TikTok Brigadir Ayu berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB dan diklaim berada di luar jam dinas. Pernyataan ini bukan hanya problematik, tetapi secara terang bertabrakan dengan fakta digital. Narasi tersebut terkesan bukan untuk menjelaskan, melainkan mengarahkan opini, seolah publik bisa dikelabui dengan satu paragraf klarifikasi instan.
Fakta berbicara jauh lebih keras. Rekam jejak digital menunjukkan siaran langsung dimulai sejak 13.22 WIB dan baru berakhir sekitar 15.24 WIB—waktu yang secara tegas masih berada dalam jam kerja aktif anggota Polri. Ini bukan perbedaan menit yang bisa dimaklumi, melainkan selisih krusial yang menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik berat. Ketika data digital berbenturan dengan pernyataan resmi, maka yang patut dipertanyakan bukan datanya, melainkan niat di balik rilis tersebut.
Publik pun membaca situasi ini sebagai upaya pengaburan fakta yang disengaja. Sebab jika institusi kepolisian keliru menyampaikan waktu pada isu sepenting ini, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih mengerikan: apa lagi yang disembunyikan? Kredibilitas Polres Sampang kini berdiri di atas fondasi rapuh, terkikis oleh ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan.
Keanehan semakin menumpuk ketika hasil pemeriksaan Propam Polres Sampang justru bocor dan disebarluaskan ke media. Praktik ini terasa janggal dan inkonsisten. Selama ini, tak sedikit kasus etik anggota Polri yang dipendam rapat, lenyap tanpa penjelasan, tanpa sanksi terbuka, bahkan tanpa penutup yang jelas. Maka keterbukaan yang tiba-tiba ini bukan terlihat sebagai transparansi, melainkan kepanikan institusional.
Dalih Humas Polres Sampang bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan penegakan disiplin terdengar kosong dan defensif. Publik justru menangkap pesan sebaliknya: transparansi baru muncul setelah kasus ini meledak dan menekan reputasi institusi. Ini mempertegas dugaan bahwa keterbukaan bukan prinsip, melainkan alat situasional—dipakai hanya ketika tekanan publik tak lagi bisa dibendung.
Perlakuan timpang ini menelanjangi dugaan standar ganda dalam penegakan etik internal Polri. Hukum dan disiplin seolah tidak berjalan lurus, melainkan fleksibel tergantung siapa yang terlibat dan seberapa besar sorotan publik. Persoalan ini telah melampaui nama Brigadir Ayu Wandira; yang diuji sekarang adalah nyali institusi untuk jujur kepada publik.
Masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi normatif atau rilis pengaman citra. Publik menuntut penjelasan terbuka, data yang utuh, serta sanksi konkret yang diumumkan secara resmi. Tanpa itu, seluruh proses ini hanya akan tercatat sebagai drama internal yang dibungkus retorika penegakan etik, sementara keadilan kembali dikorbankan demi menjaga wajah institusi.(Tim)
