Banyuwangi — Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kembali menghantui masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi menjelang hingga memasuki bulan suci Ramadan. Kondisi ini membuat warga, khususnya masyarakat kecil, harus berjuang ekstra hanya untuk mendapatkan gas demi kebutuhan memasak saat sahur dan berbuka puasa.
Situasi tersebut memantik perhatian tim dari LPKNI bersama YBH Pegasus serta sejumlah awak media yang turun langsung melakukan penelusuran lapangan pada Kamis, 12 Maret 2026.
Penelusuran dilakukan di beberapa toko dan pengecer LPG di wilayah Singojuruh dan Gendoh. Hasilnya cukup mencengangkan. Sejumlah pengecer mengaku sudah hampir satu minggu tidak menerima pasokan LPG 3 kg, sehingga stok di tingkat pengecer benar-benar kosong.
Salah satu pemilik toko mengungkapkan bahwa pengiriman terakhir diterima pada hari Jumat lalu. Sejak saat itu, tidak ada lagi pasokan yang masuk.
“Biasanya tidak sampai selama ini kosong. Tapi sekarang sudah hampir seminggu tidak ada kiriman sama sekali,” ujar seorang pengecer.
Kelangkaan ini memicu kegelisahan warga karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kecil. Terlebih lagi pada bulan Ramadan, ketika aktivitas memasak meningkat drastis.
Untuk memastikan kondisi distribusi di hulu, tim investigasi juga mendatangi fasilitas pengisian LPG di SPPBE PT Bumi Jaya Mandiri yang berada di wilayah Gambor, Banyuwangi.
Di lokasi tersebut, tim menemukan fakta yang justru memunculkan tanda tanya baru. Dari pantauan di lapangan, terlihat sejumlah truk pengangkut LPG 3 kg dalam kondisi sudah terisi penuh tabung gas.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat kendaraan pengangkut yang sudah bermuatan LPG tetapi belum juga didistribusikan hingga beberapa hari.
Fakta ini memicu dugaan adanya persoalan dalam rantai distribusi LPG bersubsidi di wilayah Banyuwangi.
Saat dimintai klarifikasi, pihak manajemen SPPBE yang berinisial Alex menyebut bahwa fenomena kelangkaan LPG 3 kg menjelang Ramadan merupakan kejadian yang hampir terjadi setiap tahun karena meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan kritik dari tim investigasi.
Pasalnya, jika kondisi ini memang sudah menjadi pola tahunan, seharusnya pihak terkait dapat melakukan langkah antisipasi agar distribusi tetap lancar dan masyarakat tidak menjadi korban kelangkaan.
“Kalau ini sudah terjadi setiap tahun, mestinya ada perencanaan distribusi yang lebih matang. Jangan sampai masyarakat kecil yang selalu menanggung dampaknya,” ujar salah satu anggota tim investigasi.
Tim juga menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam mekanisme distribusi LPG bersubsidi. Terlebih ketika di lapangan ditemukan truk yang telah terisi penuh tabung gas namun belum segera disalurkan, sementara pengecer dan masyarakat justru mengalami kekosongan stok.
Atas kondisi tersebut, LPKNI bersama YBH Pegasus dan sejumlah media mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme distribusi LPG 3 kg di wilayah Banyuwangi.
Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
Distribusi LPG 3 kg bersubsidi harus segera dinormalisasi agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan.
Pengawasan distribusi perlu diperketat untuk mencegah potensi penimbunan atau permainan distribusi di lapangan.
Transparansi dalam sistem distribusi LPG bersubsidi harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, tim dari LPKNI, YBH Pegasus, dan media menyatakan akan terus memantau situasi distribusi LPG bersubsidi di Banyuwangi.
“Kami tidak ingin masyarakat kecil menjadi korban kelangkaan gas bersubsidi, apalagi di bulan Ramadan. Jika ini terjadi setiap tahun, seharusnya ada langkah antisipasi yang jelas. Jangan sampai distribusi terkesan tidak transparan sementara rakyat kesulitan mendapatkan LPG,” tegas perwakilan tim investigasi.
Tidak menutup kemungkinan, apabila dalam pemantauan berikutnya ditemukan indikasi pelanggaran atau permainan distribusi, pihak LPKNI dan YBH Pegasus akan melaporkan temuan tersebut secara resmi kepada instansi terkait.(Red)
