Batam,pikiranrakyatnusantara.com – Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media yang belum terdaftar di Dewan Pers sebagai media bodrex menuai perhatian dan reaksi dari kalangan awak media di Kota Batam.
Menanggapi polemik tersebut, Christy Lemon SM, selaku Pimpinan Perusahaan Media Tabloid Skandal dan ImigrasiOne.id, menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar setiap pihak, khususnya aparat penegak hukum, lebih bijaksana dalam menggunakan istilah yang berpotensi merendahkan martabat profesi jurnalistik.
Menurut Christy Lemon SM, persoalan terdaftar atau belum terverifikasinya sebuah perusahaan pers di Dewan Pers tidak seharusnya secara otomatis dijadikan dasar untuk memberikan stigma negatif terhadap seluruh media maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan verifikasi perusahaan pers justru menjadi alasan untuk menggeneralisasi dan merendahkan profesi wartawan. Kita harus membedakan antara media yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dengan oknum yang menyalahgunakan identitas wartawan untuk kepentingan pribadi,” tegas Christy.
VERIFIKASI DEWAN PERS BUKAN ALAT UNTUK MENDISKREDITKAN MEDIA
Christy menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan utama dalam kehidupan pers nasional.
Dalam praktiknya, verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas perusahaan pers. Namun, status belum terverifikasi tidak serta-merta berarti sebuah media ilegal atau wartawannya dapat dicap sebagai wartawan bodrex.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pers memiliki fungsi memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kalau memang ada oknum wartawan yang melakukan tindakan melanggar hukum, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan kemudian seluruh insan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers mendapatkan stigma yang sama,” ujarnya.
APARAT DAN PERS HARUS SALING MENGHORMATI
Lebih lanjut, Christy menegaskan bahwa hubungan antara kepolisian dan insan pers seharusnya dibangun melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan informasi, dan saling menghormati.
Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara aparat kepolisian memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan informasi publik sesuai ketentuan hukum.
Ia berharap Polresta Barelang dapat memberikan klarifikasi apabila pernyataan tersebut menimbulkan kesalahpahaman di kalangan awak media.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan yang tidak terdaftar atau belum terverifikasi di Dewan Pers tidak memiliki hak untuk menjalankan tugas jurnalistik. Yang harus kita benahi adalah profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, bukan saling menjatuhkan,” tambahnya.
MEDIA HARUS PROFESIONAL, APARAT HARUS PROPORSIONAL
Sebagai pimpinan perusahaan media, Christy Lemon SM juga mengajak seluruh perusahaan pers untuk terus membenahi administrasi perusahaan, memperkuat struktur redaksi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pers harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta, bukan melalui pelabelan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara sesama insan pers.
“Pers bukan musuh aparat penegak hukum. Pers adalah mitra demokrasi sekaligus kontrol sosial. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, gunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Christy.
Christy Lemon SM
Pimpinan Perusahaan
Media Tabloid Skandal & ImigrasiOne.id
Pers profesional adalah pers yang independen, berintegritas, dan bertanggung jawab. Menghormati pers berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi.


















