Pontianak,pikiranrakyatnusantara.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Kalimantan Barat, meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Transparan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat. Terhadap temuan “Penyimpangan Honorarium” di Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
Permintaan itu disampaikan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, Selasa, (18/02/24).
Dijelaskan, temuan BPK Perwakilan Kalbar Tahun 2022 itu pernah diakui oleh Kasubag Hukum Yuana Dwiarta,SH.MH yang di dampingi salah seorang stafnya Gabriele Simarmata beberapa tahun silam
“Kami sudah menyurati BPK untuk meminta salinan LHP Tahun Anggaran 2022 disekda Provinsi Kalbar tersebut kemarin dan menunggu transparansi BPK ,” ujarnya Rabu, (19/02/24)
Surat DPD LSM MAUNG Kalbar yang bersifat rahasia dan satu bundel itu ditujukan kepada Kepala BPK dan Kepala Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Kalbar selanjutnya ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),BPK RI,Kepala Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI,Kementrian Keuangan RI, dan Lain sebagainya di Jakarta.
Reporter : Team Redaksi
Sumber : DPD LSM MAUNG Kalbar
